Riau Crisis Centre

Langsung ke: navigasi, cari

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;

1. Bengkalis

2. Kampar

3. Indragiri

4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)

5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

1. Wan Ghalib

2. Soeman Hs

3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.

2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah

3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.

Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas

Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer

Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf

Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim

Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun–tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960

2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966

3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978

4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980

5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980

6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988

8. Atar Sibero (Plt) 1988

9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998

10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003

11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - sekarang

(Pekanbaru, El-Qi.net, Senin, 28 Juli 2008, 23.20 WIB)

Dikutip dari investigasi tempo edisi 23 Juli 2006

Mengapa orang Malaysia begitu gandrung membeli naskah klasik Melayu ?

Pertama, penting diketahui bahwa yang dimaksud naskah atau perkamen klasik Melayu tak melulu karya literer yang ditulis pujangga kerajaan.”Naskah klasik ini bisa berupa catatan social tentang kondisi pada abad ke 17-18, gurindam dan pantun, hingga catatan perjalanan biasa,” Kata Nindya Noegraha, Kepala Bidang Layanan Koleksi Khusus Perpustakaan Nasional, Jakarta. Simpul temu seluruh naskah ini adalah bahwa semua teks ditulis dalam huruf bahasa Arab gundul.

Kedua, masih menurut Nindya, garis keturunan dan kemiripan kultural yang bersumber dari satu leluhur ratusan tahun yang silam itu membuat masyarakat Riau merasa lebih aman “menitipkan” warisan keluarga itu di negeri jiran ketimbang di Jakarta. Persoalannya jauh lebih luas dari sekadar masalah kepercayaan, karena sudah menyentuh hal yang lebih emosional: akar tradisi.

Direktur Yayasan Warisan Johor, Ungku M. Zaman Tahir, termasuk yang berpandangan seperti itu, dengan menunjukkan fakta historis bahwa sebelum tahun 1824, kerajaan Johor dan Riau masih berada dalam satu pemerintahan tunggal. Artinya?”Bukan hanya naskah Melayu Riau yang menarik perhatian kami, melainkan naskah-naskah buah pikir masyarakat Johor yang masih tersebar di Riau yang kami cari,” katanya.

Di luar berbagai klaim cultural itu, Undang-Undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya jelas-jelas melarang transaksi artefak sejarah. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa tanpa izin pemerintah tiap orang dilarang membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia. Jika larangan itu dilanggar, seperti disebutkan dalam pasal 26, sang pelaku akan dipidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 100 Juta.

Pertanyaannya sekarang, adakah pemahaman tentang undang-undang ini membuat “sang penjahat” dalam jual-beli naskah menjadi lebih mudah teridentifikasi. Lalu, siapa yang harus dicokok aparat, penjual atau pembeli, jika hokum harus tegak ?

Tak begitu mudah menjawab pertanyaan sederhana diatas. “Salah satu pangkal kusutnya adalah tafsir atas UU No.5/1992 sendiri,” kata Nindya. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, pengertian benda cagar budaya yang dipahami petugas hanya sebagai artefak, seperti halnya patung dan bekas reruntuhan situs.”Naskah Klasik dalam prakteksnya sering tidak dilihat sebagai benda cagar budaya,” ujarnya.

Padahal, tertera dalam undang-undang, yang dimaksudkan dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berumur sekurang-kurangya 50 tahun serta dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Pengabaian definisi yang sudah jelas itu karenanya menjadi hal yang mengherankan Amien Sweeney, Profesor peradaban Melayu di Universitas California, Berkeley, yang pernah 20 tahun memberikan kuliah di Universiti Kebangsaan Malaya. Ia yakin ribuan naskah Melayu sudah hijrah dari suhu panas Riau ke rak-rak berpendingin udara di perpustakaan Malaysia. Hampir semuanya diabadikan dalam microfilm. “Indonesia memang surga naskah Melayu yang mudah dipetik,” ujar penulis buku Karya Lengkap Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ini kepada Tempo.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Senin, 15:42 WIB)

Dikutip dari investigasi tempo edisi 23 Juli 2006

Naskah-naskah klasik Melayu Riau diperdagangkan secara terbuka. Memanfaatkan makelar, pembelinya dating dari Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dalam belenggu kemiskinan, pemilik naskah tak banyak pilihan, sementara undang-undang Benda Cagar Budaya yang melarang ini praktis tidak bergigi. Lalu buah simalakama itu tersaji: melepas naskah-naskah itu melayang pergi atau membiarkannya remuk dimakan usia.

Musim kemarau enam tahun silam menjadi saat tidak terlupakan bagi Rahman Yusuf, 47 tahun. Ketika itu buruh tani Desa Resun, kecamatan Lingga, Riau ini tak menyangka akan dikunjungi oleh seorang pengusaha asal johor, Wan Moh Abdullah. Wan dating bersama rekan-rekannya dari Malaysia untuk melihat reruntuhan Kerajaan Riau –Lingga yang diyakini sebagai daerah leluhur mereka.

Desa Resun berada di sepotong jalan menuju Daik, bekas pusat Kerajaan Riau-Lingga. Rute yang lain bisa ditempuh adalah mengarungi Sungai Daik dengan kapal motor. Namun, jika kemarau berkepanjangan seperti tahun 2000 itu, air sungai menyusut drastis sehingga sulit untuk dilalui. Akibatnya, jalan darat hanya satu-satunya pilihan. Dalam perjalanan itulah Wan rehat sejenak di rumah sederhana milik Rahman.

Tak dinyana, pandangan sang tamu tertumbuk pada sebuah Al-Qur’an lapuk. Kitab suci yang beberapa halamannya sudah rompal dimakan rayap itu dibalik-baliknya dengan antusias.”Dia bertanya mau saya jual dengan harga berapa,” Rahman mengulang pertanyaan Wan. Kaget oleh kejadian yang rak pernah terbayangkan itu, ayah tiga anak ini hanya diam. Tapi Wan mengejar terus. Akhirnya mufakat tercipta.”Dia membayar dengan ringgit senilai Rp 5 juta,” ujar Rahman.

Selain Al-Qur’an warisan keluarga, juga segepok perkamen mengenai tasawuf yang sudah menguning, sebilah keris, serta ikat pinggang perak dengan Melayu abad ke-19 yang berpindah tangan. Petang itu kekayaan Rahman bertambah Rp 15 Juta. Rahman berhenti dari pekerjaannya menjadi buruh tani dan memilih menjadi tukang ojek dengan motor baru miliknya sendiri. Sisa uang yang masih ada dijadikan modal untuk warung istrinya.

Kisah Rahman yang mendapat rejeki nomplok dari perkamen klasik adalah hal jamak dari obrolan keseharian masyarakat Riau. Naskah-naskah itu diperjualbelikan layaknya komoditas hasil bumi biasa, bukan barang berharga yang layak dipertahankan. Tengoklah pengalaman Al-Azhar pakar Linguistik dari Universitas Leiden. Di Tanjung Pinang, di sebuah kedai kopi, sebuah perkamen kuno setebal 500 halaman di bandrol Rp 3 Juta. Karena tidak membawa uang tunai Azhar kembali esoknya. Apa mau dikata ketika dia datang naskah itu sudah dibeli orang Malaysia (lihat Naskah Kuno di Kedai Kopi).

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Senin, 14 Juli 2008, 14:48 WIB)

Dikutip dari Majalah Tempo hal 25 edisi 23 Juli 2006

Ribuan naskah kuno dari Kepulauan Riau melayang ke negeri tetangga. Pemerintah daerah harus bertindak cepat.

Dari Kejauhan Kepulauan Riau, cerita ini dating menampar. Ribuan Naskah Melayu kuno dengan usia diatas seabad melayang ke negeri seberang Singapura, Brunei, tapi umumnya Malaysia. Telah 20 tahunan praktek ini terjadi. Satu demi satu naskah tua itu itu berpindah pemilik : surat-surat antik milik kerajaan lama di pesisir Sumatera, Al-Qur’an tua yang ditulis tangan, pelbagai syair, gurindam, dan catatan cerdik-pandai Riau tempo dulu.

Malaysia dan Singapura memang sedang giat-giatnya mengumpulkan naskah Melayu Kuno. Telah lama mereka memendam cita-cita : menjadikan negaranya menjadi pusat kebudayaan Melayu. Diluar itu, ada pula konsumen yang membelinya untuk koleksi pribadi atau dijadikan barang investasi. Di dalam negeri, belenggu kemiskinan membuat pemilik naskah tak banyak punya pilihan : menjual harta karun itu lebih baik daripada membiarkan perut tidak berisi.

Hokum tentu melarang praktek ini. Undang-undang No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya jelas-jelas tak mengizinkan transaksi artefak budaya yang berumur sedikitnya 50 tahun. Ganjaran bagi yang melanggar: 10 tahun penjara atau denda setingi-tinginya Rp 100 Juta.

Memang ada problem klasik soal anggaran yang minim dan kesadaran penduduk yang rendah akan pentingnya memelihara benda-benda itu. Jangankan mencegah warisan itu melayang pergi, menginvetarisasinya saja kita belum mampu. Pemerintah pusat, melalui Balai Kajian Sejarah dan Tradisional di Riau, hanya punya anggaran 2 miliar setahun, itupun untuk lingkup Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka Belitung.

Sampai disini, yang dibutuhkan asalah kreativitas pemerintah daerah. Kepulauan Riau sejatinya bukan provinsi yang miskin-miskin amat. Kalaupun misalnya dana tidak tak ada, mereka bias bekerjasama dengan pelbagai lembaga dalam dan luar negeri yang punya perhatian terhadap artefak masa lalu. Pemerintah Malaysia dan Singapura dengan prasangka baik bahwa mereka tidak ingin menuasai sendiri warisan pubakala itu, bisa diaja bekeja sama.

Kita memang tidak sedang berbicara tentang nasionalisme sempit diatas fakta bahwa, di tangan penduduk, naskah-naskah itu hanya akan menjadi barang lapuk. Kita sedang berbicara bagaimana menjaga buku-buku tua itu agar tek lekang oleh zaman-seraya sedapat mungkin tak memindahkannya dari tempat asalnya. Ada memang argumen yang mengatakan lebih baik jika benda sejarah itu dipelihara di luar negeri ketimbang redam di negeri sendiri. Artefak kita yang tersimpan di negeri Belanda, misalnya, toh lebih terawat ketimbang yang ada di Museum Nasional.

Tapi pandangan minimalis ini mestinya bisa dibantah dengan mengatakan bahwa sekarang adalah era otonomi, ketika daerah punya hak penuh untuk mengelola asetnya. Menyelamatkan naskah-naskah kuno hendaknya jua dibaca sebagai upaya meningkatkan parawisata daerah yang akhirnya bisa mendatangkan devisa.

Disinilah pemerintah local beradu lari dengan konsumen luar negeri. Pasar barang antik tidak mengenal batas negeri: ia akan mengalir ke arah uang melambai. Tanpa identifikasi dan pengelolaan yang jelas, naskah kuno akan raib tak tentu rimba. Jika ini terjadi, publik jelas dirugikan karena mereka akan kehilangan akses. Masa lalu tidak hidup untuk dirinya sendiri: benda sejarah ada untuk dipelajari dan diapresiasi.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Senin, 14 Juli 2008, 08.35 WIB)

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kesembilan

Akhirnya saya sampaikan seruan kepada IAIN di Riau agar turut aktif memasak dan menggali Sejarah Riau ini. Karena melihat bahan-bahan dan Bibiliografi pembacaan Draft Sejarah Riau, masih banyaklah pengambilan dari buah tangan Belanda. Sumber Arab sangat jarang, kecuali yang ditemui oleh sarjana Pakistan Prof. Fatemi tadi.

Dan kepada sarjana-sarjana angkatan muda di Riau baik dari UNRI atau dari IAIN, saya serukan, janganlah diabaikan huruf pusaka kita, yaitu huruf Arab yang telah kita pakai beratus tahun lamanya. Di Malaysia di sebut huruf Jawi, sedang di Indonesia disebut huruf Melayu. Kasihan huruf pusaka Islam itu, Indonesia menolak ke Melayu, Malaysia Menolak ke Jawa, akhirnya terbenam di Selat Malaka. Lalu karena Indonesia dan Malaysia Sudah Merdeka dari penjajahan bangsa Barat, kita gantilah huruf pusaka penjajah. Dengan demikian jadi sukarlah kita menggali sumber keberadaan nenek moyang kita yang tersimpan dalam huruf itu. Sehingga Ajaran Abdurrauf Singkel, Dr. Rinkeslah yang menggalinya, Hamzah Faisuri digali oleh Doorensbos, Syamsyudin Sumantri digali NuwenHuyze. Kita sendiri tidak sampai ke sumbernya. Kalau tidak apa-apa yang disuguhkan sarjana-sarana Barat tersebut.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, 08 Juli 2008 17:09)

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kedelapan

Tentang kata-kata Siak

Pengantar acara penyusun Sejarah Riau telah menguraikan beberapa pendapat penting tentang arti kata siak, yang menjadi nama dari sungai yang mengalir di sini, dan kemudian menjadi nama dari sebuah kerajaan yang berdiri di tepi sungai itu. Bahwa ada satu qaul (pendapat) tentang arti orang Siak yaitu orang yang dianggap ahli ibadah dalam Agama Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa Orang Siak itu ialah lebai-lebai atau marbot-marbot mesjid. Saya sendiripun pernah mendengar tentang itu.

Di Minangkabau, sampai saat sekarang ini dalam bahasa sehari-hari, yang disebut Orang siak, ialah orang-orang yang ahli Agama Islam. Sama artinya dengan pengertian orang Jawa tentang santri. Dan orang semcam saya ini kalau di Minang, termasuk golongan orang Siak. Dan kalau seseorang hidupnya tekun beragama, dikatakan orang;” Si Fulan itu Siak benar.”

Tetapi di Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia Barat) umumnya orang yang disebut Siak memang pengurus-pengurus harian mesjid. Kadang-kadang diartikan orang-orang Siak ialah orang-orang yang ditugaskan mengurus, memandikan dan menyembahyangkan jenazah.

Bagaimanapun diartikan, baik tinggi di Minangkabau atau agak ke bawah cara Malaysia, namun kata Siak terang sekali dalam anggapan orang Melayu sangat bertali erat dengan agama.

Tetapi dari kata-kata orang siak ini saya pernah mendengar dari almarhum Dr. Syekh Abdullah Ahmad, Ulama Besar yang terkenal di Minangkabau (meninggal 1934), bahwa pepatah Minangkabau yang terkenal; “Adat menurun, syara’Mendaki” mendaki adalah dari negeri Siak ini. Beliau menolak tafsiran yang umum pada masa itu, yang mengatakan Syara’ mendaki dari ulakan Pariaman, yang dibawa oleh syekh Burhanuddin Ulakan Minangkabau, yang kembali dari Aceh berguru dari Syekh Abdurrauf. Beliau meninggal pada tahun 1111 Hijriyah.

Dr. Syekh Abdullah Ahmad tidak menerima pendapat mendaki dari ulakan itu. Karena dengan demikian baru 250 tahun saja Islam di Minangkabau, atau dua setengah abad. Kata beliau Syara’ mendaki dari Siak. Buktinya kata beliau :

“ Ialah orang-orang yang ahli dalam agama islam, Sejak dahulu sampai sekarang, disebut Orang Siak.”

Siak adalah Minangkabau Timur, sejak Rokan, Kampar dan sekitar Sungai Siak. Jika kelihatan ahli-ahli Agama islam itu, mereka dihormati dan disebut. “Orang Siak” sampai sekarang. Karena itu menurut Dr. Abdullah Ahmad.

“Nenek moyang tuan-tuan dari Kampar”

Daerah Rokan dan sekitar Siak sekarang inilah guru-guru nenek moyang kami, yang mengislamkan kami orang “Mudik” orang pedalaman Minangkabau.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, 08 Juli 2008 16:57 WIB)

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian ketujuh

Saya kemukakan ini semua supaya saudara-saudaraku di Riau jangan menyebut asli dan tidak asli. Dan berdasar kepada ini juga saya minta di tinjau kembali keterangan bahwa penduduk Kepulauan Riau sekarang ini ada disebut orang suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Banjar dan lain sebagainya, yang tersebut dalam Draft Sejarah Riau hal. 45 terutama tentang Minangkabau. Oleh karena telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sejarah Riau ialah setelah Riau menjadi Propinsi sekarang ini kurang enak dirasakan kalau pedagang yang datang dari daerah Sumatra Barat itu disebut dalam buku catatan Ilmiyah sebagai seorang pedagang atau penduduk dari Minangkabau. Lebih tepat kalau dikatakan penduduk yang berasal dari Sumatra Barat. Karena Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan bahkan Kuantan sampai ke batas Peranap, semua sekarang masih mengakui beradat pusaka secara Minangkabau, baik Perpatih atau adat Temenggung (Kota Piliang atau Budi Caniago). Kata-kata keempat suku (yang berasal dari sempat suku yang berasal dari Pariangan Padang Panjang, Koto dan Piliang dan Budi dan Caniago, di nagari-nagari itu masih dipakai sampai sekarang), meskipun mereka sudah dalam propinsi Riau. Datuk-datuk yang jadi pemimpin bagi kemenakannya, masih tetap ada di Kuantan, di Kuok, Air Tiris, Bangkinang dan Rumbio. Bahkan bahasa Minangkabau masih lebih banyak terpakai dari bahasa Melayu. Semua mereka itu adalah Minagkabau.

Tetapi 1.000 kali saya minta maaf jika saya kemukakan sedikit bandingan itu, karena bandingan yang tidak berarti itu tidak akan melukai kehebatan susunan Sejarah Riau ”Gading Bertuah” ini, bahkan mungkin sekali bandingan ini entah semosionil, karena saya kebetulan berasal dari Minangkabau, bersuku bersako, tetapi sekarang penduduk Jakarta yang berasal dari Propinsi Sumatra barat.

Lain dari itu saya jelaskan pula bahwa aliran pikiran islam telah masuk ke Indonesia dalam Abad masehi yang ketujuh ini telah saya kemukakan di Seminar masuknya Islam ke Sumatra Utara pada bulan Maret 1962 di Medan. Prasaran saya tentang itu diterima baik oleh seminar di Medan tersebut. Maka dengan diterimanya pula pendapat AlmarhumUstadz Tamin di seminar Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar pada akhir Juli 1970, bertambah kokohlah pendapat itu. Dan dengan mantapnya pula dalam seminar Sejarah Riau bulan Mei 1975 ini, bertambahlah saya merasa bahagia, bahwa islam masuk di Abad Ketujuh Hijriyah tidak ganjil lagi terdengar di telinga.

Pendapat kita tentang masuknya Agama Islam ke tanah air kita tidak lagi semata-mata menurut kepada apa yang ditentukan oleh Kaum Oirentalis Barat, melainkan mulai ada penghargaan terhadap pendapat dari pihak sendiri, sehingga tidak ganjail terdenga di telinga. Jika dikatakan abad pertama Islam, agama ini telah masuk ke negeri ini. Dan sudah ada orang yang berani mengatakan misalnya :

”Menurut Snouck hougronye dan schrieke, Islam masuk ke Indonesia abad ke tiga belas, tetapi menurut penyelidikan HAMKA di abad Hijriyah pertama sudah mulai masuk!”

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Selasa, 08 juli 2008 14:12 WIB)

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian keenam

Tetapi yang kita ambil ialah bait pertama pantun, yang membuktikan bahwa orang Bajau yang suka berlayar itu pernah juga mudik ke Hulu Jambi, memudiki Sungai Batang hari mungkin sampai ke Sungai Dareh. Dengan alasan itu dapat kita buktikan bahwa orang Bajau pun salah satu unsur Melayu Riau. Karena tidak akan dikarang orang saja pantun berpangkal demikian, kalau tidak pernah kejadian.

Tentang orang Jawa demikian pula. Lama sebelum Majapahit mengembangkan sayapnya ke Malaka, di pulau Tumasik (Singapura) sendiri terdapat banyak orang dari Jawa. Di zaman kebesaran Malaka tersebut bahwa orang Jawa banyak membuat kampung di Malaka.

Banyak juga Melayu peranakan Arab. Mereka telah banyak tersebut sejak berdirinya Kerajaan Pasai Pertama, di zaman Al Malikush Shaleh. Mereka datang dari Mekkah dan Madinah, dan lebih banyak yang dari Hadramaut. Ke mari umumnya tidak membawa istri. Mereka kawin dengan penduduk yang ditempati. Dengan segala hormat mereka diterima sebagai menantu. Lebih-lebih keturunan bangsa Sayid, yang disebut keturunan Rasulullah Saw. Raja-raja Melayu banyak menerima mereka jadi menantu. Kadang-kadang raja tidak mempunyai keturunan laki-laki. Lalu dirajakan anak laki-laki dari anak perempuan raja. Anak itu berayah Arab tadi. Si cucu itu naik tahta. Di Riau terkenal Sayid Muhammad Zain Al Qudsi, yang disebut Engku Kuning. Setelah habis keturunan Raja Kecil Sultan Abduljalil Rahmat Syah yang berhak menjadi raja, diangkat oranglah yang menjadi Sultan Siak cucu beliau, bangsa Sayid dari keturunan Bin Syahab. Bersaman dengan itu dirajakan orang pula keturunan Alkadri di Pontianak. Jadi raja di Pelalawan keturunan Bin Syahab. Di Perlis (Malaysia) dirajakan bangsa Sayid dari keturunan Jamalullail. Keturunan raja-raja Melayu bangsa Sayid ini kekal berkembang biak menjadi orang Melayu. Itulah sebabnya dalam seminar kita ini kita dapati anggota seminar Melayu Riau orang Indonesia sejati keturunan Arab, seumpama Sayid Husin Al Qudsi, Sayid Muhammad Umar, Tengku Sayid Umar, Tengku Sayid Nasir, Tengku Sayid Arifin. Sebagai keturunan raja-raja melayu mereka memakai gelar Sayid. Sahabat saya almarhum Engku Bot, yang di zaman sebelumnya perang menjadi Setia Usaha (Sekretaris) Sultan Siak, nama Melayunya Engku Bot, nama arabnya Sayid Muhsin vin Khalid bin Syahab.

Ada juga melayu keturunan Keling. Yang disebut Keling dimasa itu ialah yang berasal dari negeri India, Pakistan dan Bangladesh dan Afganistan sekarang ini. Dalam Sejarah Melayu, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ada juga menyebut bahwa orang-orang Kabul itupun banyak terdapat di Malaka. Melayu keturunan Keling ini ini sebelum Malaysia merdeka terkenal dengan sebutan ”Melayu Pekan”.

(Pekanbaru, Sekretariat UKMI Ar-Royyan UNRI, 06 Juli 2008 17:53 WIB)

Riau bakal akan kehilangan pejabat Publik. Karena banyak pejabatnya yang tersandung kasus Korupsi.paling anyar Bulyan Royan, Maantan Bupati Azmun Ja'far, Bupati Kampar, mantan Kadishut juga hampir tersandung, menunggu giliran pemerikasaan sebagai tersangka. Demikian juga dengan dua mantan Kadishut lainnya, mungkin akan membuat calon Gubri Rusli Zainal juga akan masuk dalam daftar. Apakah yang gerangan akan terjadi. Krisis….