Tampilkan postingan dengan label Dedahan Sejarah Riau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dedahan Sejarah Riau. Tampilkan semua postingan

Simalakama Dari Tanah Raja Ali Haji 3

Senin, 04 Agustus 2008

Dikutip dari investigasi tempo edisi 23 Juli 2006

Dalam telisik Al Azhar, terbangnya berbundel-bundel naskah klasik yang semakin kasat mata itu terlihat menggencar sejak 1973, ketika Malaysia menggelindingkan niat menjadi pusat Kebudayaan Melayu. Impian ini dikejar denga membentuk Institut dan Tamadun Melayu (ATMA), sebuah pusat penelitian dan pengkajian di bawah payung Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejarah kebudayaan Melayu itu diyakini terekam dalam perkamen klasik yang tersebar di berbagai tempat di Riau, terutama di Pulau Penyengat, yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga, selain di Daik yang menjadi pusat kerajaan. Modusnya lewat para peneliti ATMA yang terjun langsung ke lokasi atau lewat makelar naskah seperti Khairullah.

Tapi, sebelum lebih jauh melihat bagaimana urutan naskah berpindah tangan, marilah kta susuri waktu ke awal abad ke-19. Raja yang memerintah di kepulauan ini, mulai dari Sultan Abdurrakhman Syah (1812-1832), Sultan Muhammad Syah (1832-1841), Sultan Mahmud Muzaffar Syah (1841-1857), Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II (1857-1883), Serta Sultan Abdurrakhman Muzafar Syah (1183-1911). Diketahui memiliki minat yang tinggi pada kegiatan literasi, dan mengembuskan atmosfer yang hangat sampai ke luar dinding kerajaan. Akibatnya, terjadi banjir naskah dengan beragam topik. Tonggaknya semasa raja Ali Haji (1803-1873) menerbitkan buku-buku termashur. Sebut saja Tuhfat al Nafis tentang sejarah raja Melayu, kitab pengetahuan bahasa, serta catatan-catatan perjalanan Raja Ali Haji seantero negeri.

Penelusuran Tempo ke Pulau Penyengat, pulau mungil seluas 3,9 kilometer persegi yang ditempuh 20 menit perjalanan laut dari Tanjung Pinang, membuktikan sama sekali tidak sulit membeli naskah seperti ini jika berdompet tebal. Tak mengherankan jika Raja Malik, Direktur Pusat Maklumat dan Kebudayaan Melayu Riau yang menyimpan sekitar 300-an naskah, menyebutkan bahwa sampai paruh pertama tahun ini sedikitnya sudah 50 naskah yang berpindah tangan. ”koleksi saya pernah ditawar calon pembeli dari Brunai yang bersedia membayar berapapun,” ujar keturunan Raja Ali Haji ini dengan masygul.

Selain Malaysia dan Brunei, pemburu naskah pun berdatangan dari Singapura, yang dilihat Al Azhar sebagai bagian dari pembentukan kembali citra Singapura. ”Mereka ingin membuktikan bisa berubah dari kumpulan binatang ekonomi menjadi masyarakat yang berbudaya,” kata Al Azhar. Ia menunjukkan bukti Istana Kampung Gelam Istana Sultan Singapura di jalan Arab, yang baru selesai di renovasi sebagai simbol titik balik keinginan negeri kota itu untuk berkompetisi dengan Malaysia sebagai ikon Melayu. ”padahal 75 persen koleksi yang mereka pajang itu berasal dari khazanah Melayu Riau,” kata Al Azhar lagi.

Namun tidak arif jika tudingan hanya diarahkan ke ketiga negeri jiran. Bukan hanya karena pemilik naskah merasa lebih mendapatkan manfaat ekonomis dari warisan turun-temurun yang terus menerus mereka simpan. Kondisi naskahnya pun memprihatinkan, karena sejatinya juga tidak pernah diurus pemerintah seperti diamanatkan UU No. 5/1992. Al Azhar menunjuk Balai Kajian Sejarah dan Tradisional (BKST) di Tanjung Pinang sebagai contoh. Awalnya lembaga bergedung megah ini dimaksudkan sebagai penyelamat kekayaan tradisional. ” Namun, jangankan mau meproteksi, untuk menginventarsasi pun sudah mandul,” tutur Al Azhar.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Senin, 04/08/08, 23:49 WIB)

Sejarah Riau

Senin, 28 Juli 2008

Sejarah Riau

Langsung ke: navigasi, cari

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Periode 5 Maret 1958 – 6 Januari 1960

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;

1. Bengkalis

2. Kampar

3. Indragiri

4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)

5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Periode 6 Januari 1960 – 15 Nopember 1966

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :

1. Wan Ghalib

2. Soeman Hs

3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.

2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah

3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

* Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.

* Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas

* Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer

* Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf

* Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim

* Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun–tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Daftar Gubernur Riau

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960

2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966

3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978

4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980

5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980

6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988

7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988

8. Atar Sibero (Plt) 1988

9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998

10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003

11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 - sekarang

(Pekanbaru, El-Qi.net, Senin, 28 Juli 2008, 23.20 WIB)

Diposting oleh Eddy Syahrizal di 09.18 0 komentar  

Pandangan Tentang Sejarah Riau (selesai)

Jumat, 11 Juli 2008


Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kesembilan

Akhirnya saya sampaikan seruan kepada IAIN di Riau agar turut aktif memasak dan menggali Sejarah Riau ini. Karena melihat bahan-bahan dan Bibiliografi pembacaan Draft Sejarah Riau, masih banyaklah pengambilan dari buah tangan Belanda. Sumber Arab sangat jarang, kecuali yang ditemui oleh sarjana Pakistan Prof. Fatemi tadi.

Dan kepada sarjana-sarjana angkatan muda di Riau baik dari UNRI atau dari IAIN, saya serukan, janganlah diabaikan huruf pusaka kita, yaitu huruf Arab yang telah kita pakai beratus tahun lamanya. Di Malaysia di sebut huruf Jawi, sedang di Indonesia disebut huruf Melayu. Kasihan huruf pusaka Islam itu, Indonesia menolak ke Melayu, Malaysia Menolak ke Jawa, akhirnya terbenam di Selat Malaka. Lalu karena Indonesia dan Malaysia Sudah Merdeka dari penjajahan bangsa Barat, kita gantilah huruf pusaka penjajah. Dengan demikian jadi sukarlah kita menggali sumber keberadaan nenek moyang kita yang tersimpan dalam huruf itu. Sehingga Ajaran Abdurrauf Singkel, Dr. Rinkeslah yang menggalinya, Hamzah Faisuri digali oleh Doorensbos, Syamsyudin Sumantri digali NuwenHuyze. Kita sendiri tidak sampai ke sumbernya. Kalau tidak apa-apa yang disuguhkan sarjana-sarana Barat tersebut.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, 08 Juli 2008 17:09)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 8


Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kedelapan

Tentang kata-kata Siak

Pengantar acara penyusun Sejarah Riau telah menguraikan beberapa pendapat penting tentang arti kata siak, yang menjadi nama dari sungai yang mengalir di sini, dan kemudian menjadi nama dari sebuah kerajaan yang berdiri di tepi sungai itu. Bahwa ada satu qaul (pendapat) tentang arti orang Siak yaitu orang yang dianggap ahli ibadah dalam Agama Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa Orang Siak itu ialah lebai-lebai atau marbot-marbot mesjid. Saya sendiripun pernah mendengar tentang itu.

Di Minangkabau, sampai saat sekarang ini dalam bahasa sehari-hari, yang disebut Orang siak, ialah orang-orang yang ahli Agama Islam. Sama artinya dengan pengertian orang Jawa tentang santri. Dan orang semcam saya ini kalau di Minang, termasuk golongan orang Siak. Dan kalau seseorang hidupnya tekun beragama, dikatakan orang;” Si Fulan itu Siak benar.”

Tetapi di Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia Barat) umumnya orang yang disebut Siak memang pengurus-pengurus harian mesjid. Kadang-kadang diartikan orang-orang Siak ialah orang-orang yang ditugaskan mengurus, memandikan dan menyembahyangkan jenazah.

Bagaimanapun diartikan, baik tinggi di Minangkabau atau agak ke bawah cara Malaysia, namun kata Siak terang sekali dalam anggapan orang Melayu sangat bertali erat dengan agama.

Tetapi dari kata-kata orang siak ini saya pernah mendengar dari almarhum Dr. Syekh Abdullah Ahmad, Ulama Besar yang terkenal di Minangkabau (meninggal 1934), bahwa pepatah Minangkabau yang terkenal; “Adat menurun, syara’Mendaki” mendaki adalah dari negeri Siak ini. Beliau menolak tafsiran yang umum pada masa itu, yang mengatakan Syara’ mendaki dari ulakan Pariaman, yang dibawa oleh syekh Burhanuddin Ulakan Minangkabau, yang kembali dari Aceh berguru dari Syekh Abdurrauf. Beliau meninggal pada tahun 1111 Hijriyah.

Dr. Syekh Abdullah Ahmad tidak menerima pendapat mendaki dari ulakan itu. Karena dengan demikian baru 250 tahun saja Islam di Minangkabau, atau dua setengah abad. Kata beliau Syara’ mendaki dari Siak. Buktinya kata beliau :

“ Ialah orang-orang yang ahli dalam agama islam, Sejak dahulu sampai sekarang, disebut Orang Siak.”

Siak adalah Minangkabau Timur, sejak Rokan, Kampar dan sekitar Sungai Siak. Jika kelihatan ahli-ahli Agama islam itu, mereka dihormati dan disebut. “Orang Siak” sampai sekarang. Karena itu menurut Dr. Abdullah Ahmad.

“Nenek moyang tuan-tuan dari Kampar”

Daerah Rokan dan sekitar Siak sekarang inilah guru-guru nenek moyang kami, yang mengislamkan kami orang “Mudik” orang pedalaman Minangkabau.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, 08 Juli 2008 16:57 WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 7


Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian ketujuh

Saya kemukakan ini semua supaya saudara-saudaraku di Riau jangan menyebut asli dan tidak asli. Dan berdasar kepada ini juga saya minta di tinjau kembali keterangan bahwa penduduk Kepulauan Riau sekarang ini ada disebut orang suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Banjar dan lain sebagainya, yang tersebut dalam Draft Sejarah Riau hal. 45 terutama tentang Minangkabau. Oleh karena telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sejarah Riau ialah setelah Riau menjadi Propinsi sekarang ini kurang enak dirasakan kalau pedagang yang datang dari daerah Sumatra Barat itu disebut dalam buku catatan Ilmiyah sebagai seorang pedagang atau penduduk dari Minangkabau. Lebih tepat kalau dikatakan penduduk yang berasal dari Sumatra Barat. Karena Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan bahkan Kuantan sampai ke batas Peranap, semua sekarang masih mengakui beradat pusaka secara Minangkabau, baik Perpatih atau adat Temenggung (Kota Piliang atau Budi Caniago). Kata-kata keempat suku (yang berasal dari sempat suku yang berasal dari Pariangan Padang Panjang, Koto dan Piliang dan Budi dan Caniago, di nagari-nagari itu masih dipakai sampai sekarang), meskipun mereka sudah dalam propinsi Riau. Datuk-datuk yang jadi pemimpin bagi kemenakannya, masih tetap ada di Kuantan, di Kuok, Air Tiris, Bangkinang dan Rumbio. Bahkan bahasa Minangkabau masih lebih banyak terpakai dari bahasa Melayu. Semua mereka itu adalah Minagkabau.

Tetapi 1.000 kali saya minta maaf jika saya kemukakan sedikit bandingan itu, karena bandingan yang tidak berarti itu tidak akan melukai kehebatan susunan Sejarah Riau ”Gading Bertuah” ini, bahkan mungkin sekali bandingan ini entah semosionil, karena saya kebetulan berasal dari Minangkabau, bersuku bersako, tetapi sekarang penduduk Jakarta yang berasal dari Propinsi Sumatra barat.

Lain dari itu saya jelaskan pula bahwa aliran pikiran islam telah masuk ke Indonesia dalam Abad masehi yang ketujuh ini telah saya kemukakan di Seminar masuknya Islam ke Sumatra Utara pada bulan Maret 1962 di Medan. Prasaran saya tentang itu diterima baik oleh seminar di Medan tersebut. Maka dengan diterimanya pula pendapat AlmarhumUstadz Tamin di seminar Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar pada akhir Juli 1970, bertambah kokohlah pendapat itu. Dan dengan mantapnya pula dalam seminar Sejarah Riau bulan Mei 1975 ini, bertambahlah saya merasa bahagia, bahwa islam masuk di Abad Ketujuh Hijriyah tidak ganjil lagi terdengar di telinga.

Pendapat kita tentang masuknya Agama Islam ke tanah air kita tidak lagi semata-mata menurut kepada apa yang ditentukan oleh Kaum Oirentalis Barat, melainkan mulai ada penghargaan terhadap pendapat dari pihak sendiri, sehingga tidak ganjail terdenga di telinga. Jika dikatakan abad pertama Islam, agama ini telah masuk ke negeri ini. Dan sudah ada orang yang berani mengatakan misalnya :

”Menurut Snouck hougronye dan schrieke, Islam masuk ke Indonesia abad ke tiga belas, tetapi menurut penyelidikan HAMKA di abad Hijriyah pertama sudah mulai masuk!”

(Pekanbaru, Kamar Kostku, Selasa, 08 juli 2008 14:12 WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 6


Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian keenam

Tetapi yang kita ambil ialah bait pertama pantun, yang membuktikan bahwa orang Bajau yang suka berlayar itu pernah juga mudik ke Hulu Jambi, memudiki Sungai Batang hari mungkin sampai ke Sungai Dareh. Dengan alasan itu dapat kita buktikan bahwa orang Bajau pun salah satu unsur Melayu Riau. Karena tidak akan dikarang orang saja pantun berpangkal demikian, kalau tidak pernah kejadian.

Tentang orang Jawa demikian pula. Lama sebelum Majapahit mengembangkan sayapnya ke Malaka, di pulau Tumasik (Singapura) sendiri terdapat banyak orang dari Jawa. Di zaman kebesaran Malaka tersebut bahwa orang Jawa banyak membuat kampung di Malaka.

Banyak juga Melayu peranakan Arab. Mereka telah banyak tersebut sejak berdirinya Kerajaan Pasai Pertama, di zaman Al Malikush Shaleh. Mereka datang dari Mekkah dan Madinah, dan lebih banyak yang dari Hadramaut. Ke mari umumnya tidak membawa istri. Mereka kawin dengan penduduk yang ditempati. Dengan segala hormat mereka diterima sebagai menantu. Lebih-lebih keturunan bangsa Sayid, yang disebut keturunan Rasulullah Saw. Raja-raja Melayu banyak menerima mereka jadi menantu. Kadang-kadang raja tidak mempunyai keturunan laki-laki. Lalu dirajakan anak laki-laki dari anak perempuan raja. Anak itu berayah Arab tadi. Si cucu itu naik tahta. Di Riau terkenal Sayid Muhammad Zain Al Qudsi, yang disebut Engku Kuning. Setelah habis keturunan Raja Kecil Sultan Abduljalil Rahmat Syah yang berhak menjadi raja, diangkat oranglah yang menjadi Sultan Siak cucu beliau, bangsa Sayid dari keturunan Bin Syahab. Bersaman dengan itu dirajakan orang pula keturunan Alkadri di Pontianak. Jadi raja di Pelalawan keturunan Bin Syahab. Di Perlis (Malaysia) dirajakan bangsa Sayid dari keturunan Jamalullail. Keturunan raja-raja Melayu bangsa Sayid ini kekal berkembang biak menjadi orang Melayu. Itulah sebabnya dalam seminar kita ini kita dapati anggota seminar Melayu Riau orang Indonesia sejati keturunan Arab, seumpama Sayid Husin Al Qudsi, Sayid Muhammad Umar, Tengku Sayid Umar, Tengku Sayid Nasir, Tengku Sayid Arifin. Sebagai keturunan raja-raja melayu mereka memakai gelar Sayid. Sahabat saya almarhum Engku Bot, yang di zaman sebelumnya perang menjadi Setia Usaha (Sekretaris) Sultan Siak, nama Melayunya Engku Bot, nama arabnya Sayid Muhsin vin Khalid bin Syahab.

Ada juga melayu keturunan Keling. Yang disebut Keling dimasa itu ialah yang berasal dari negeri India, Pakistan dan Bangladesh dan Afganistan sekarang ini. Dalam Sejarah Melayu, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ada juga menyebut bahwa orang-orang Kabul itupun banyak terdapat di Malaka. Melayu keturunan Keling ini ini sebelum Malaysia merdeka terkenal dengan sebutan ”Melayu Pekan”.

(Pekanbaru, Sekretariat UKMI Ar-Royyan UNRI, 06 Juli 2008 17:53 WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 5

Jumat, 04 Juli 2008

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kelima

Sekarang tentang tahunnya. Tahun pengiriman surat itu menurut Fatemi, menurut tahun Masehinya ialah 718, yang sama dengan tahun Hijriyah 75 Hijriyah. Artinya masih abad hijriyah yang pertama. Kita ingat Nabi Saw hijrah ke Madinah tahun 622 (Masehi) dan wafat tahun 632 Masehi. Sebab itu memang tepat jika dikatakan bahwa di Abad Pertama Hijriyah Islam telah datang ke negeri kita ini.

Sejarah Riau

Sekarang kita alihkan pembicaraan kepada pengkajian Sejarah Riau. Pada hemat saya, di dalam mengkaji Sejarah Riau seyogyianyalah kita insafi bangsa Melayu Riau yang tulen, Melayu Riau yang sejati, yang disebut Asli Melayu, payahlah mencarinya. Samalah dengan pepatah melayu ;”mencari kutu di dalam ijuk.” Mungkin yang Asli Melayu hanya tinggal suku-suku terbelakang yang masih hidup di hutan, sebagai Talang Mamak dan Orang Kubu. Adapun yang dinamai orang Melayu Riau, di zaman kebesaran Imperium Melayu, sejak zaman Pasai, sampai zaman Malaka, sampai zaman Riau termasuk Johor, bernama Melayu bukanlah karena keaslian darah, melainkan karena telah lama tinggal di bawah payung naungan payung panji raja-raja Melayu. Bahkan raja-raja itu sendiri pun banyak yang bukan asli Melayu, melainkan dirajakan oleh orang Melayu. Melayu Riau ialah berasal dari suku-suku Melayu seluruh Kepulauan kita dan semenanjung kita yang kuat perkasa, yang suka mengembara mencari penghidupan. Di mana yang manfaat, di sanalah mereka berdiam. Dengan dasar taat setia kepada raja-raja setempat. Mereka datang dari Malaka, dari Johor, dari seluruh semenanjung, dari Bugis, dari pulau Bawean, dari Minangkabau, dari Banjar, dari Kepulauan Sulu (Filipina sekarang). Di dalam Tuhfat an Nafis Raja Ali Haji menuliskan bahwa di Tanjung Balai Karimun pernah seorang Datuk yang datang dari Pulau Sulu jadi Panglima Laut. Juga dari orang Jawa! Juga orang Bajau.

Berkembang satu pantun; seorang perempuan dipermadukan oleh suaminya. Dia mengeluh karena suaminya itu sudah sangat lama tidak pulang ke rumahnya. Keluhannya diungkapkan dalam satu pantun :

Berkembang layar perahu Bajau

Mudik di sungai Batang Hari

Bagai bintang kapur di kasau

Bilangan tuan tidak ke mari

Arti yang terkandung di bagian kedua pantun itu ialah bahwa perempuan itu pemakan sirih. Taiap hari digoreskannya di kasau kapur sirihnya (sadah) satu goresan. Lama-lama jadi banyak goresan itu, putih-putih sehingga laksana bintang layaknya. Maka ketika suaminya yang telah lama pergi itu pulang kembali, diperlihatkannya goresan kapur sirih di kasau itu dan dipantunkannya pantun tersebut, menyesali suaminya.

(Bangkinang, 05 Juli 2008, Sabtu 05:44 WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 4

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian keempat

Teori Prof. Fatemi

Setelah saya turut pula membaca beberapa buku dan khusus mmbaca tulisan analisa Prof. Fatemi dari Pakistan yang pernah menjadi Profesor tetamu di University Malaya sekitar tahun 1960 yang dimuat dalam majalah ilmiah “Islamic Studien” yang terbit di Karachi pada bulan maret 1962. menurut teori beliau Pusat Kerajaan Sriwijaya adalah Muara Takus. Beliau salin apa ang ditulis oleh Pujangga Arab terkenal Al Jahizh dalam bukunya “Kitab al Hayawan” ketika membicarakan tentang al Fiil (gajah) dalam fasal huruf Al faa. Dikatakan bahwa Maharaja Hindi pernah pernah berkirim surat kepada Khalifah Mua’awiyah bin Abi Sufyan (sahabat Rasulullah). Pendiri Dinasti Bani Umayah dan berkirim surat kepada Umar bin Abdil ‘Aziz dari Khalifah Bani Umayah juga. Dalam surat itu Maharaja menyebutkan alamat-alamat kebesaran atau urutan-urutan gelarnya, diantara bahwa baginda mempunyai kendaraan 1.000 ekor gajah, mempunyai dayang inang pengasuh di istana 1.000 puteri anak raja-raja yang bernaung di bawah payung panjinya. Baginda mengucap terima kasih atas Khalifah Umar bin Abdil Aziz yang telah bersedia mengirimkan beberapa barang hadiah.

Menurut Fatemi telah diselidikinya dengan seksama, maka di anak benua Hindi (India) sendiri tidaklah terdapat sorang Maharaja yang berkekayaan dan berkemegahan sebesar itu di waktu itu. Apatah lagi baginda menyatakan bahwa negerinya kaya dengan emas. Fatemi berpendapat bahwa Maharaja itu tidak lain dari Maharaja Sriwijaya. Setelah diperbandingkan dengan keterangan Scniger “The Forgotten Kingdom In Sumatra” itu dan hasil penyelidikan sarjana ini tentang Muara Takus, bagaimana berdekatannya dengan Gunung Suliki dan memang banyak gajah di sana zaman dahulu dan di Muara Takus itu sendiri terdapat pemandian gajah, condonglah beliau kepada kesimpulan tempat Sriwijaya ialah Muara Takus, di abad hijriyah pertama sudah ada huungan Raja kerajaan tersebut dengan tanah Arab (Damaskus) dan ada keinginan hendak menyelidiki Islam, bahkan mungkin baginda sendiri telah Islam.

Kita tambahkan pula bahwa dalam rangka bekas candi sekarang, ditaksir memang ada dibuatkan patung gajah. Nampaknya gajah termasuk binatang yang sangat penting di masa itu.

Lebih cenderung kita kepada pendapat Fatemi jika ingat dalam Sejarah Islam sendiri, bahwa ketika Hajjaj bin Yusuf di zaman Khalif Abdul Malik bin Marwan, mengirim Pahlawan Muda Muhammad Bin Qasim memasuki benua India yang disebut juga menurut nama sungainya. Sungai Shindu, maka raja-raja di Hindustan yang negerinya dimasuki oleh Pahlawan itu telah menyambut Angkatan Perang Islam itu dengan perang yang hangat, bukan dengan cara damai sebagaimana yang dilakukan Maharaja Hindi yang disebutkan dalam karangan Al Jahizh ini. Inipun menambah berat fikiran bahwa Hindi disini ialah Sriwijaya. Karena sejak zaman dahulu sampai sekarang ini, negeri kita ini masih disebut dengan Hindi. Vietnam masih disebut Al Hindi Shiniyah, atau Indo Cina, dan di zaman dahulu dalam surat-surat orang arab negeri kita disebut dengan Asqhal Hind (Hindi yang jauh). Bahkan sekarangpun kita menyebutnya Indo-Nesia, yang berarti Pulau-pulau Hindi. Bahkan orang Belanda menyebutnya ”mooie Indie” (Hindia yang indah).

(Bangkinang, 04 Juli 2008, Jum’at, 20:00WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 3

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian ketiga

Di sinipun terdapat Raja Kecil petualang gagah perkasa yang di masa hidupya penah mengharung laut Selat Malaka, merebut dan menguasai Johor, Riau, Lingga dan berbagai Negeri di Pesisir Pulau Sumatra. Yang mengakui dirinya anak sah dari Sultan Johor dan yang berhak atas takhta Johor, yang kemudian tetap menjadi Raja atas negeri Siak Sri Inderapura.

Di sini terdapat seorang Sarjana Islam yang besar, ahli sejarah dan bahasa, tempat bertanya dalam soal-soal Hukum Agama. Raja Ali Haji yang memancarkan sinar Ilmu Pengetahuan dari Pulau Penyengat.

Di sini terdapat Pakih Shaleh, Haji Muhammad Shaleh, yang disebut juga Harimau Rokan, disebut juga beliau di Dalu-Dalu, itulah Tuanku Tambusai, Pahlawan Paderi terakhir.

Dan di sini di zaman baru terdapat seorang Raja Melayu yang mula-mula sekali menyatakan kerajaannya menggabungkan diri ke dalam Repulik Indonesia, Sebagai sambutan Baginda atas Proklamasi 17 Agustus 1945. Itu terjadi masih daam bulan Oktober 1945. Dan beliau serahkan beserta pangkuan penggabungan diri itu 13.000.000 (Tiga Belas Juta) Gulden kekayaan Baginda kepada Republik Indonesia untuk sokongan bagi perjuangan kemerdekaan. Itulah Yang Dipertuan Besar Sri Sultan Assayid Assyarif Hasim Abduljalil Saifuddin Al-Ba’alwiy, Sultan Sri Inderapura Rantau Jajahan takluknya yang bersemayam di dalam istana Al Hasyimiyah Almustanjid Billahi. (begitulah gelar resmi Baginda ditulis dengan lengkap).

Di sini timbul seorang pemuda yang hanya mendapat pendidikan surau saja, bukan sekolah Tinggi di Eropa atau salah satu Sekolah Kolonial. Pemuda itulah yang memimpin penaikan bendera Merah Putih yang mula sekali di daerah Kampar, yang disokong oleh murid-muridnya yang bersedia Syahid dalam menegakkan cita merdeka. Yaitu Almarhum Ustadz Mahmud marzuki. Ditangkap oleh Jepang, diinjak-injak dadanya dan dikirik-kirik dengan kaki, namun sang merah putih tetap naik. Ustadz Mahmud Marzuki dapat melihat dengan rasa bahagia. Meskipun beberapa bulan ke belakang itu beliau memdapat panggilan Tuhan karena dada yang telah remuk karena diinjak-injak itu.

Semua itu disini, saudara-saudara, di Propinsi Riauyang sekarang dalam Republik Indonesia yang Merdeka.

Disini pula terdapat suatu tempat yang sekarang telah tergabung ke dalam Propinsi Riau. Yaitu Candi Muara Takus. Disitulah apa yag ditulis oleh Sarjana F.M Schniger Ph.D dalam bukunya “The Forgetten Kingdom in Sumatra”

Menurut susunan adat yang berjenjang naik, bertangga turun, jalan raya titian batu, yang sebaris tiadakan hilang, setitik tiadalah lupa, Muara Takus adaah temasuk luhak Limapuluh Koto, yag di zaman Belanda menjadi sebuah Onderafdeeling, ibukota negerinya Payakumbuh. Namun karena sekali air gedang, sekali tepian berubah, tergabunglah Lima Koto Bangkinang ke dalam Propinsi Riau yang sekarang dan lantaran itu terbawalah pula Muara Takus. Maka dalam menggali sejarah Riau, dengan sendirinya Muara Takus menjadi obyek yang penting. Menjadi buah selidik dan diskusi ahli-ahli sejarah di mana letak Sriwijaya lama itu, di Bukit Siguntang Mahameru yang di Palembang atau di Muara Takus inikah.

(Pekanbaru, Kamar Kostku, 04 Juli 2008, 10:35 WIB)

Pandangan Tentang Sejarah Riau 2

Kutipan Buku : Dari Perbendaharaan Lama

Karya Prof. Dr. Hamka

Bagian kedua

Thomas Carlyle Pujangga Inggris pernah mengatakan :

“Amerika telah berpisah dengan kita. Namun bahasa selau mempertemukan kita dengan Amerika. Satu waktu Indiapun akan lepas dari kita, namun Bahasa Inggris akan selalu mengikat kita dengan India.”

Begitulah pula saya berkata sekarang, dalam majlis seminar ini, di hadapan saudara-saudara kita yang datang sebagai peninjau (pemerhati) dari Singapura dan Malaysia, yaitu dari Johor, Malaka, Kedah dan dari University of Malaysia.

Mari mudikki sejarah ke hulu

Dimana tersekat lekas elakkan

Pusaka nenek yang dulu-dulu

Sama dibuhul, sama diikatkan

Sebaris tiada yang lupa

Setitik tiada yang hilang

Yang diarah, yang dicita

Pegangan teguh malam dan siang

Yaitu sejarah, bahasa dan budaya. Tidak melayu hilang di dunia. Melayu tetap berseri, berpalun dan berpilin dalam jiwa kita, kita pupuk dalam Indonesia yang merdeka, kita pupuk dalam Malaysia yang merdeka !

Penting sekali menyelidiki sejarah Riau ini dalam rangka penyelidikan Sejarah Tanah Air Indonesia. Dengan mempelajari Sejarah Riau kita mendapat tambahan kekayaan untuk membina kepribadian kita sebagai bangsa. Disini sangat banyak sisa kebesaran yang mesti kita gali. Di sini banyak bertemu nama-nama Kerajaan Zaman lama.

Sejak zaman Prasriwijaya, Sriwijaya,Darmawangsa, Pagaruyung, Temasik, Riau, Kandis dan Kuantan, Indragiri, Siak Sri Inderapura, dan beberapa kerajaan lain.

Disinipun kaya dengan Pahlawan lama, dan Pahlawan Baru, yang akan menjadi kebanggaan, yang akan dipesankan oleh nenek ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Sejak Paduka Raja, Sultan Mansur Syah Malaka, Sultan Ahmad Syah bin Sultan Mahmud Syah, Sultan Mahmud Syah Marhum Kampar, Laksamana Hang Tuah dan lain-lain.

Disinipun terdapat nama yang gemilang dari Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau, Marhum Syahid Fi Sabilillah Teluk Ketapang, yang mencapai syahidnya dengan badik bugis di tangan kanan dan surat Dailul Khairat Kitab Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw di tangan Kiri.

Di sinipun terdapat Pahlawan Pengembara lima bersaudara dari Bugis Tanah Luwuk. Keturunan Lamdu Salat, Payung di Luwuk, Somboya di Goa, Maka-u di Bone dan Adatuang di Sidenreng.

( Pekanbaru, Kamar kostku, 03 Juli 2008, Kamis, 17:00 WIB )